ABOUT US

Ananda Haswin

Direktur

Ananda Haswin adalah seorang warga negara Indonesia. Sebagai Direktur Perusahaan, beliau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standard kegiatan usaha yang baik dan aturan di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perusahaan, Ananda Haswin telah memiliki pengalaman profesional yang mumpuni di industri perbankan Indonesia, di antaranya sebagai Direktur Utama di PT BPR Universal dan Vice President di PT Bank Permata Tbk. Beliau meraih gelar sarjananya dari Institut Teknologi Bandung.

Intan Apriadi

Komisaris

Intan Apriadi adalah seorang warga negara Indonesia. Sebagai Komisaris Perusahaaan, beliau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan juga memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaaan. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, Intan Apriadi telah berpengalaman selama 28 tahun di bidang perbankan dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President di Indonesia Eximbank. Beliau meraih gelar Doktornya dalam bidang keuangan dari Sekolah Bisnis IPB, Bogor.

PT. INDIGO TRADING

PT Indigo Trading

Pemegang Saham

PT Indigo Trading adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pertanian. Perusahaan tidak tergabung di group perusahaan manapun.

PT. INDIGO WAHANA INVESTMENT

PT Indigo Wahana Investment

Pemegang Saham

PT Indigo Wahana Investment adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pertanian. Perusahaan tidak tergabung di group perusahaan manapun.

DISCLAIMER

Untuk diperhatikan:
  1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan dan hubungan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial serta dapat menjadi alat bukti hukum yang sah menurut peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman. Keputusan Pengguna untuk memanfaatkan layanan merupakan suatu wujud dan bukti pemahaman atas informasi ini.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui Rekening Escrow dan Rekening Virtual sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.